Gambar: Sosok Peri Akri yang akrab dipanggil Peri Akri Domo, pengamat kebijakan ekonomi.
Pekanbaru (Utusan Bangsa) – Sebuah catatan kritis dari Peri Akri Domo menyoroti kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana sebesar 200 triliun rupiah kepada bank-bank umum seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Menurut Peri Akri Domo, kebijakan ini kurang efektif mengingat struktur perekonomian Indonesia yang didominasi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai hampir 80%.
Argumen Utama Kritik
- Penyaluran Dana ke BPR dan Koperasi: Peri Akri Domo berpendapat bahwa dana 200 triliun tersebut akan lebih efektif jika disalurkan langsung kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi di seluruh Indonesia. Alasannya, BPR dan koperasi lebih dekat dengan sektor riil dan sesuai dengan profil ekonomi Indonesia saat ini.
- Keterlibatan Sektor Riil: BPR dan koperasi dirancang untuk melayani kebutuhan sektor riil ekonomi Indonesia, sehingga penyaluran dana ke institusi ini dapat lebih tepat sasaran dan mendukung UMKM.
- Mengurangi Praktik Ijon dan Rentenir: Penyaluran dana ke BPR dan koperasi juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan UMKM pada praktik ijon dan rentenir yang sering kali memiliki bunga tinggi dan proses yang tidak transparan.
Rekomendasi Kebijakan
- Fokus Bank Umum: Bank umum, baik konvensional maupun devisa, sebaiknya tetap fokus pada pasar mereka dalam skala besar seperti infrastruktur, industri skala besar, dan otomotif.
- Kebijakan Tepat Sasaran: Peri Akri Domo menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran dan diserahkan kepada ahlinya untuk meningkatkan efektivitas.
Konteks Ekonomi Indonesia
Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM menunjukkan pentingnya dukungan terhadap sektor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (HMTS)
Discussion about this post