Gambar: Ilustrasi seorang perdana menteri Jepang memberikan pernyataan di podium dengan latar peta Asia Timur, siluet naga merah, tentara bersenjata, dan gerbang kuil yang menggambarkan ketegangan diplomatik Jepang–China soal Taiwan serta bayang-bayang sejarah Perang Dunia II di kawasan tersebut.
Jakarta (Utusan Bangsa) – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memicu gelombang kritik internasional setelah menyatakan bahwa Jepang dapat terlibat secara militer jika China melancarkan serangan ke Taiwan, dalam pidato perdananya di hadapan parlemen awal November 2025. Menurut laporan CNBC Indonesia, pernyataan itu dikaitkan dengan kemungkinan pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang bila konflik di Selat Taiwan dianggap mengancam eksistensi nasional, mengingat beberapa wilayah Jepang berjarak sekitar 100 kilometer dari pulau utama Taiwan. Ketegangan yang kemudian dibalas dengan ancaman bernada kekerasan dari seorang diplomat China itu segera menyeret kembali memori publik, khususnya di Asia Timur, pada sejarah kelam kekejaman militer Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II.
Kronologi ketegangan bermula dari pidato Takaichi di Diet, di mana ia menegaskan bahwa skenario krisis Taiwan kini harus diperlakukan sebagai situasi serius yang berpotensi melibatkan Jepang, sejalan dengan revisi undang-undang keamanan 2015 yang membuka ruang bagi “pertahanan kolektif” bersama sekutu. Beijing mengecam keras sikap tersebut sebagai ancaman militer, diikuti unggahan Konsul Jenderal China di Osaka di platform X yang bernada ancaman pemenggalan terhadap pemimpin Jepang, sebelum kemudian dihapus dan dikritik Tokyo sebagai sangat tidak pantas. China lantas memanggil duta besar Jepang, mengeluarkan imbauan perjalanan agar warganya menghindari Jepang, serta mengirim kapal penjaga pantai dan drone militer ke sekitar Kepulauan Senkaku dan wilayah udara dekat pulau Yonaguni, mempertebal kekhawatiran eskalasi di kawasan.
Menurut analisis CNN, insiden terbaru ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Takaichi bersalaman dengan Presiden China Xi Jinping di sela KTT internasional, namun kini relasi kedua negara kembali memburuk di tengah mengerasnya retorika nasionalis di Beijing. Di China, sejumlah media dan warganet memanfaatkan momen ini untuk menyoroti kembali warisan pendudukan Jepang, termasuk pembantaian massal dan kekerasan seksual sistematis terhadap warga sipil pada era perang, yang mereka sebut sebagai latar historis mengapa pernyataan militeristik Tokyo mengenai Taiwan dipandang sangat sensitif. Pemerintah Jepang di sisi lain berusaha menyeimbangkan sinyal peningkatan kapasitas pertahanan termasuk target menaikkan belanja militer hingga sekitar 2 persen dari PDB pada 2026 dengan menjaga agar konflik tidak terlanjur berubah menjadi krisis terbuka dengan mitra dagang terbesarnya tersebut.
Profil politik pribadi Takaichi ikut memperkuat persepsi negatif di luar negeri. Menurut profil yang dihimpun Wikipedia dan laporan CNBC Indonesia, ia dikenal sebagai konservatif garis keras dan anggota kelompok ultranasionalis Nippon Kaigi, serta tercatat beberapa kali mengunjungi Kuil Yasukuni yang memuliakan prajurit Jepang, termasuk penjahat perang kelas A, sehingga kerap memicu protes dari China dan Korea Selatan. CNBC Indonesia juga mencatat bahwa Takaichi pernah berpendapat bahwa kekejaman Jepang pada Perang Dunia II kerap dibesar-besarkan, pandangan yang dinilai bertentangan dengan berbagai pernyataan resmi permintaan maaf Jepang sejak 1990-an. Dalam konteks inilah, langkah dan pernyataannya mengenai Taiwan dinilai banyak pengamat asing sebagai mengikis upaya puluhan tahun Jepang membangun citra sebagai negara yang menyesali dan menjauh dari militarisme masa lalu.
Hingga kini, baik Tokyo maupun Beijing sama-sama menahan diri dari langkah militer yang lebih agresif, namun terus saling melayangkan protes diplomatik dan perang kata-kata di media. Pemerintah Jepang menyatakan fokus pada perlindungan warganya di luar negeri dan koordinasi erat dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, sementara China menegaskan kembali bahwa pihak luar, termasuk Jepang, tidak boleh “melintasi garis merah” atas isu yang mereka klaim sebagai urusan internal. Sejumlah analis memperingatkan bahwa bila tidak segera diredakan melalui jalur diplomasi, perselisihan yang berakar pada luka sejarah perang ini berisiko berubah menjadi krisis keamanan baru di Asia Timur yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi kawasan.
Editor: Patrik Tatang
Discussion about this post