Gambar: Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Sabtu (4/10/2025). Meutya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan PWI untuk menjaga kualitas jurnalisme dan menangkal hoaks.
SURAKARTA (Utusan Bangsa) – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah Daerah, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal ini disampaikan Meutya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Meutya menyatakan bahwa keberadaan PWI memiliki peran yang strategis dalam menjaga kualitas jurnalistik nasional. Ia menekankan bahwa pembinaan terhadap wartawan, terutama yang bekerja di media arus utama, sangat diperlukan agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan publik.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, media mainstream bersama PWI tetap menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh berita yang benar.
“Mari kita kembali bersandar kepada karya-karya yang memuat atau patuh pada etika jurnalistik dan itu ada pada media-media mainstream, media konvensional yang telah menjaga dari lahirnya bangsa ini sampai sekarang,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga menyoroti peran media dalam memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pengawasan publik agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia tidak lepas dari peran pers yang independen dan profesional. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi Kominfo dan Pemda untuk memberi ruang dialog, mendukung kegiatan PWI, dan memastikan jurnalisme berkualitas tetap tumbuh di daerah.
Melalui kerja sama yang solid antara pemerintah dan insan pers, Meutya optimistis bahwa kualitas informasi publik akan semakin baik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terlindungi dari hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Maka kami di Kemkomdigi, wajib membuat regulasi yang paling tidak memudahkan sedikit dan aspiratif terhadap harapan PWI,” sebut Meutya seraya menambahkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi wartawan merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem informasi yang sehat.
Ia menilai, kerja sama itu dapat memperkuat fungsi media sebagai pilar demokrasi serta mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik secara transparan dan edukatif.
“Kerjasama dengan pemerintah pusat harus juga dibarengi PWI dengan pemerintah daerah, kami juga akan sampaikan juga melalui Kadis Kominfo di seluruh provinsi dan meminta kepada Pak Wamen, Bu Dirjen agar Kadis Kominfo diberikan pemahaman dan Pemerintah Daerah wajib juga kerjasama dengan temen-temen PWI di berbagai provinsi,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi diterapkan secara nyata melalui program komunikasi publik, pelatihan jurnalistik, dan literasi digital di berbagai daerah.
“Saya titip Pak Wamen, Bu Dirjen, bahasa wajib tidak boleh tidak pemerintah mendukung PWI dan juga ekosistem media tanah air,” tegas Meutya.
(ES)
Discussion about this post