Gambar: Suasana diskusi publik refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh DPW Pekat IB Sumatera Selatan di Koat Coffee, Palembang, pada Rabu malam (31/12/2025). Terlihat salah satu narasumber sedang berbicara menggunakan mikrofon di hadapan para peserta yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat dalam forum santai semi-terbuka dengan latar belakang pemandangan malam kota.
Palembang (Utusan Bangsa) – Ketika berbagai persoalan publik di Sumatera Selatan dinilai belum menemukan penyelesaian yang konsisten, masyarakat sipil mulai mengambil peran sendiri. Salah satunya terlihat dalam diskusi dan dialog refleksi akhir tahun yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW Pekat IB) Sumatera Selatan, Rabu (31/12/2025).
Forum yang berlangsung di Koat Coffee, Palembang, itu mempertemukan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, hingga praktisi kebijakan publik. Tanpa atribut kekuasaan dan agenda politik elektoral, diskusi ini menjadi ruang alternatif bagi publik untuk menilai, mengoreksi, dan menawarkan arah masa depan Sumatera Selatan.
Diskusi bertema “Sumsel Kemarin, Hari Ini, dan Esok dalam Teropong Pandangan Kritis, Konstruktif, dan Solutif Tanpa Tendensi” dipandu Ketua Dewan Kesenian Palembang, Muhammad Nasir, dengan menghadirkan narasumber Ade Indra Caniago dan Dr Tarech Rasyid
Ketua DPW Pekat IB Sumatera Selatan, Ir. Suparman Romans, M.Si, mengatakan kegiatan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pemerintah, melainkan sebagai upaya pendidikan publik agar masyarakat memahami bagaimana kebijakan seharusnya bekerja.
“Kami ingin masyarakat paham bahwa menilai kinerja pemerintah itu ada ukurannya, ada indikatornya. Tidak sekadar suka atau tidak suka,” ujar Suparman.
Menurutnya, satu tahun masa pemerintahan memang belum cukup untuk memberikan vonis, namun evaluasi dini tetap penting agar arah kebijakan tidak melenceng terlalu jauh dari visi dan janji politik.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu konkret diangkat sebagai bahan pembelajaran bersama, di antaranya persoalan angkutan batu bara, distribusi solar, dan fungsi pengawasan DPRD.
Soal angkutan batu bara, Suparman menilai perubahan sikap pemerintah—dari tegas melarang hingga kembali membuka ruang—menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih matang dan berkelanjutan.
“Kebijakan tidak boleh reaktif. Kalau berubah-ubah, masyarakat yang paling terdampak,” katanya.
Sementara antrean solar yang masih terjadi, terutama pada malam hari, disebut sebagai contoh bagaimana masalah teknis bisa berubah menjadi masalah sosial jika tidak ditangani serius.
Apresiasi Tetap Diberikan
Meski kritis, diskusi ini juga memberi ruang apresiasi terhadap sejumlah capaian pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur jalan .
“Kritik tanpa apresiasi tidak adil. Ada kemajuan yang memang dirasakan masyarakat, dan itu harus diakui,” ujar Suparman.
Menariknya, DPW Pekat IB Sumsel berencana membawa diskusi publik ke ranah yang lebih luas, yakni pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN dan BUMD.
Isu ini dinilai penting karena menyangkut relasi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi tanggung jawab sosial perusahaan.
“CSR bukan sekadar kewajiban administratif, tapi instrumen pemerataan manfaat pembangunan,” kata Suparman.
Diskusi ini menegaskan bahwa masyarakat sipil di Sumatera Selatan tidak ingin hanya menjadi penonton. Ketika negara dinilai lambat atau ragu, ruang publik diisi dengan dialog, evaluasi, dan tawaran solusi.
“Kami ingin Sumsel bergerak ke arah yang lebih baik dengan cara yang sehat: dialog, data, dan keterlibatan publik,” tutup Suparman.
Forum ini menjadi penanda bahwa demokrasi lokal tidak hanya hidup di gedung pemerintahan, tetapi juga di ruang-ruang diskusi warga—tempat masa depan Sumatera Selatan dibicarakan secara terbuka.
Kontributor : Hotman Ferizal Saragi/amir
Discussion about this post