Gambar: Ilustrasi operasi penegakan hukum aparat TNI dan Polri di lokasi tambang ilegal dengan latar belakang alat berat yang disita negara. (Dok: Utusan Bangsa/AI)
Jakarta (Utusan Bangsa) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas berbagai aktivitas ilegal yang selama ini merugikan negara. Dalam setahun masa kepemimpinannya, pemerintah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan menemukan 5 juta hektare lahan sawit yang beroperasi tanpa izin sah. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya memulihkan aset negara yang diperkirakan telah bocor mencapai ratusan triliun rupiah akibat praktik penambangan liar, penyelundupan, dan perkebunan ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media Steve Forbes pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025. Kepala Negara memaparkan bagaimana pemerintah menemukan tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung yang mengakibatkan Indonesia kehilangan 80 persen dari total produksi timah nasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggelar operasi militer dengan melibatkan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone guna memblokade kedua pulau tersebut.
“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80 persen dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” kata Presiden Prabowo, seperti dikutip dari Sekretariat Presiden.
Operasi tersebut membuahkan hasil signifikan. Pemerintah berhasil menyita enam unit smelter timah yang dirampas negara melalui putusan pengadilan dan diserahkan kepada PT Timah Tbk dengan nilai total mencapai tujuh triliun rupiah. Kerugian negara akibat kasus tambang timah ilegal di Bangka Belitung diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo menyatakan bahwa operasi pemberantasan tambang ilegal ini berhasil menyelamatkan aset negara senilai beberapa miliar dolar Amerika Serikat.
Selain sektor pertambangan, pemerintah juga menindak tegas perkebunan sawit ilegal yang selama ini menguasai jutaan hektare kawasan hutan. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dari jutaan hektare perkebunan kelapa sawit yang ada, sebanyak 5 juta hektare di antaranya melanggar hukum. Pemerintah telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Hingga akhir Oktober 2025, pemerintah berhasil memulihkan sekitar 3,7 juta hektare perkebunan yang melanggar hukum melalui putusan pengadilan.
“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum,” ungkap Presiden Prabowo, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz.
Pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam menindak aktivitas ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara. Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal yang dibentuk Otorita IKN menemukan lebih dari 4.000 hektare area tambang tanpa izin di wilayah delineasi IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pihaknya bersama Satgas akan menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah IKN. Pada tahun 2025, Satgas kembali menemukan aktivitas tambang batu bara ilegal di kawasan Bukit Tengkorak Kecamatan Sepaku dengan total hasil tambang mencapai 3.000 metrik ton serta tujuh unit truk bermuatan batu bara ilegal.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang melanggar hukum. Ia menyatakan korupsi sebagai penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak cepat menindak pelaku pelanggaran di sektor sumber daya alam.
“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu,” tegas Presiden Prabowo, seperti dikutip dari Sekretariat Kabinet.
Langkah tegas pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Chairman Forbes Media Steve Forbes menilai kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai contoh tegas dan visioner yang dibutuhkan dunia saat ini. Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian juga menilai bahwa langkah Presiden Prabowo dalam menertibkan tambang ilegal menjadi sinyal kuat bagi pemulihan kepercayaan investor terhadap tata kelola ekonomi nasional.
Dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan 1,7 triliun rupiah uang hasil korupsi ke kas negara. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi menunjukkan penguatan signifikan dengan total 43 kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah juga berhasil menekan potensi kerugian negara hingga 320,4 triliun rupiah melalui berbagai operasi pemberantasan korupsi dan penindakan aktivitas ilegal di sektor sumber daya alam.
Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah bekerja keras menyelamatkan aset negara. Ia meminta agar upaya penegakan hukum terus dilanjutkan dengan konsistensi dan integritas demi melindungi kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah optimistis bahwa dengan pemberantasan aktivitas ilegal secara menyeluruh, produksi timah nasional akan pulih pada tahun 2026 dan dapat meningkat hingga tiga atau empat kali lipat dari tahun sebelumnya.
(@PT)
Sumber: Sekretariat Presiden, Sekretariat Kabinet, Bloomberg.
Discussion about this post